PADANG, SUMBAR | Silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., bersama awak media di Suaso Restaurant & Coworking Space, Jalan Asahan No. 5, kawasan depan Kantor Samsat, Padang, Rabu (11/11/2026), menjadi momentum penting memperkuat komunikasi antara kepolisian dan insan pers. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navies, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P., Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar Kombes Pol. Siswantoro, Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Sumbar Kombes Pol. Riki Kurniawan, para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar, serta awak media televisi, media online dan media cetak. Dalam pertemuan tersebut, Rispondi, S.I.Kom., Pemimpin Media sumbartimesoke.id dan grup, menyampaikan tiga pertanyaan strategis mengenai keterbukaan informasi, kepemimpinan humanis Kapolda, dan pola komunikasi profesional antara Polri dan pers.
Mengawali penyampaiannya, Rispondi menyampaikan salam penghormatan, ucapan selamat datang, serta selamat bertugas kepada Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., di Ranah Minang. Ia mengapresiasi kesempatan silaturahmi dan keterbukaan yang diberikan kepada insan pers untuk berdialog langsung dengan pimpinan Polda Sumbar. Menurutnya, Sumatera Barat memiliki filosofi adat dan nilai sosial yang kuat dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Karena itu, kolaborasi kepolisian dan pers harus mampu menghadirkan informasi hukum yang cepat, akurat, berimbang, serta mencerdaskan publik. Media tidak boleh hanya mengejar kecepatan pemberitaan, tetapi harus memastikan kebenaran informasi agar tidak menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pertanyaan pertama Rispondi menyoroti pola kolaborasi ideal antara kepolisian dan media lokal. Ia mendorong agar informasi penegakan hukum disampaikan secara terbuka dan disertai edukasi yang mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, pers memiliki kekuatan menyampaikan fakta sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial, sedangkan kepolisian mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan kepastian informasi sesuai kewenangannya. Kolaborasi yang sehat akan membuat masyarakat tidak sekadar mengetahui suatu peristiwa, tetapi juga memahami proses hukum, hak, kewajiban, serta persoalan yang melatarbelakanginya. Keterbukaan informasi menjadi penting, sepanjang tetap menghormati ketentuan hukum dan kepentingan penyidikan.
Selanjutnya, Rispondi mengangkat harapan terhadap terobosan humanis Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., dalam 100 hari pertama kepemimpinannya sebagai Kapolda Sumbar. Ia mempertanyakan program prioritas maupun warisan kepemimpinan yang ingin diwujudkan agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat. Baginya, keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus, tetapi juga dari pelayanan yang cepat, perlindungan tanpa diskriminasi, respons terhadap pengaduan, serta penegakan hukum yang adil. Polisi harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap mengedepankan pendekatan manusiawi. Media pun dapat mengambil peran strategis dengan menyampaikan program, mengedukasi masyarakat, sekaligus mengawal pelaksanaannya secara objektif.
Pertanyaan ketiga menyentuh kebutuhan ruang komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Polda Sumbar dengan insan pers. Rispondi menilai keterlambatan konfirmasi dan ketidakjelasan informasi dapat membuka ruang spekulasi yang merugikan masyarakat maupun institusi. Karena itu, diperlukan saluran komunikasi yang responsif melalui Bidang Humas dan satuan kerja terkait, sehingga wartawan memperoleh kesempatan melakukan konfirmasi sebelum berita diterbitkan. Kehadiran Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P., selaku Kabid Humas, bersama Kombes Pol. Siswantoro selaku Dirreskrimsus dan Kombes Pol. Riki Kurniawan selaku Dirintelkam, menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi lintas fungsi. Keterbukaan harus berjalan seiring dengan profesionalitas serta tetap memperhatikan batas informasi yang dilindungi hukum.
Dalam forum yang turut dihadiri Widya Navies selaku Ketua PWI Sumbar, para PJU Polda Sumbar, serta awak media televisi, online dan cetak, Rispondi menegaskan satu prinsip penting: kemitraan tidak boleh menghilangkan independensi jurnalistik. Pers bukan sekadar penyampai kegiatan institusi, melainkan memiliki fungsi informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan pengawasan publik. Sebaliknya, kepolisian bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan penting dalam menjaga kemerdekaan pers dan tanggung jawab jurnalistik. Kritik berdasarkan fakta tidak seharusnya dipandang sebagai permusuhan, melainkan sebagai bahan evaluasi. Wartawan juga wajib menjunjung Kode Etik Jurnalistik, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta menghormati hak jawab dan hak koreksi.
Sebagai Pemimpin Media sumbartimesoke.id dan grup, Rispondi, S.I.Kom., berharap pertemuan bersama Kapolda Sumbar tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia menginginkan adanya tindak lanjut berupa komunikasi terbuka, akses konfirmasi yang lebih baik, dan kerja sama edukasi hukum bagi masyarakat. Sementara itu, kehadiran Ketua PWI Sumbar Widya Navies bersama jajaran pejabat utama Polda Sumbar memperlihatkan pentingnya hubungan kelembagaan antara organisasi profesi wartawan dan institusi kepolisian. Kemitraan yang kuat bukan berarti media harus selalu memuji, melainkan mampu menyampaikan keberhasilan sekaligus persoalan secara objektif. Pers harus tetap kritis, kepolisian harus terbuka, dan keduanya harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
Silaturahmi Kapolda Sumbar bersama awak media tersebut diharapkan menjadi awal penguatan hubungan profesional antara Polri dan insan pers di Ranah Minang. Tiga pokok yang disampaikan Rispondi, yakni sinergi edukasi hukum, terobosan kepemimpinan humanis, dan komunikasi terbuka, merupakan harapan agar kemitraan diwujudkan melalui tindakan nyata. Masyarakat membutuhkan kepolisian yang tegas, adil, terbuka, dan dekat dengan rakyat, sekaligus pers yang berani, kritis, santun, serta berpegang pada fakta. Ketika Polri dan pers menjalankan fungsi masing-masing secara profesional, masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan. Dari Suaso Restaurant, Padang, pesan penting itu mengemuka: membangun kepercayaan publik membutuhkan keterbukaan, integritas, dan keberanian memperbaiki diri.
POLISI BERSAMA MASYARAKAT.
Katim RMO Group | Wyndoee
