CV Jaya Bumi Perkasa Hadapi Tanggung Jawab Pembangunan, Mutu Konstruksi dan K3 Harus Terjamin

PADANG PARIAMAN | Perlindungan masyarakat dari ancaman luapan sungai menjadi salah satu tujuan penting pembangunan infrastruktur di kawasan Muara Pantai Sunur, Kabupaten Padang Pariaman. Melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi melaksanakan pembangunan tanggul Sungai Batang Mangor dengan nilai kontrak Rp2.195.217.696 atau sekitar Rp2,19 miliar. Berdasarkan papan informasi pekerjaan, proyek Tahun Anggaran 2026 tersebut dipercayakan kepada CV Jaya Bumi Perkasa melalui kontrak Nomor 04.53/PPSDA-SDABK/APBD/IX-2026 yang ditandatangani 4 September 2026, dengan masa pelaksanaan 119 hari kalender. Sementara itu, CV Maria Building Consultant tercantum sebagai konsultan pengawas. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan memperkuat kawasan sekitar sungai, mengurangi risiko dampak luapan air, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi setempat. Besarnya nilai investasi publik tersebut menuntut hasil pekerjaan yang sepadan, mulai dari ketepatan spesifikasi, kekuatan konstruksi, volume pekerjaan, pengelolaan lingkungan, hingga penyelesaian sesuai kontrak.

 

Di balik pelaksanaan proyek, CV Jaya Bumi Perkasa memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan memenuhi standar teknis dan keselamatan. Papan informasi keselamatan yang mencantumkan komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi bagian dari perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja dan lingkungan pekerjaan. Komitmen tersebut perlu diterapkan melalui penggunaan perlengkapan keselamatan, pengamanan alat berat, pengaturan lalu lintas kendaraan pengangkut, pencegahan kecelakaan, serta pengendalian risiko di sekitar sungai. Kontraktor juga perlu memastikan material yang digunakan sesuai spesifikasi, pemasangan konstruksi dilakukan secara benar, kebersihan lokasi terjaga, dan seluruh pekerjaan terdokumentasi. Di sisi lain, CV Maria Building Consultant sebagai konsultan pengawas bersama dinas terkait perlu menjalankan pengawasan teknis dan administratif sesuai kewenangannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan, tetapi juga dari mutu bangunan, keselamatan pekerja, kepatuhan terhadap kontrak, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Informasi mengenai asal-usul material turut menjadi bagian penting dalam pembahasan proyek ini. Dokumen yang diperlihatkan mencantumkan Persetujuan Gubernur Sumatera Barat tertanggal 16 Juni 2025 terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi PT Dian Darell Perdana untuk komoditas batuan andesit di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Perusahaan tersebut mencantumkan penanggung jawab Samsul Bahri dengan alamat Komplek Bumi Lareh Permai Blok G Nomor 5, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Identitas administrasinya meliputi NIB 2811220010269, NPWP 61.865.128.5-201.000, KBLI 08101 untuk penggalian batu hias dan batu bangunan, luas wilayah izin 4,13 hektare, serta Kode Wilayah 2113715122023001. Lampiran III dokumen memuat 20 titik koordinat batas wilayah dan peta lokasi pertambangan. Dasar administrasi penerbitannya antara lain surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Nomor 540/484/BP/DESDM/2025 tertanggal 11 Juni 2025 serta persetujuan lingkungan tertanggal 7 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen. IUP tersebut diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan, dengan ruang lingkup kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, penjualan, reklamasi, dan pascatambang. Namun, keberadaan izin tersebut merupakan informasi legalitas kegiatan pertambangan pada wilayah yang ditetapkan, bukan bukti otomatis bahwa perusahaan tersebut memasok batu untuk proyek Batang Mangor.

Hal penting lainnya, dokumen IUP PT Dian Darell Perdana mencantumkan 22 hak pemegang izin dan 31 kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut mencakup memasuki wilayah pertambangan sesuai koordinat, menjalankan kegiatan usaha, membangun fasilitas penunjang, bekerja sama dengan badan usaha lain, menggunakan jasa pertambangan sesuai persyaratan, melakukan eksplorasi lanjutan, memanfaatkan hasil produksi setelah memenuhi kewajiban, serta mengajukan pengangkutan dan penjualan sesuai peraturan. Sementara itu, kewajibannya meliputi penyelesaian hak atas tanah, pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan, pelaporan berkala, pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penerapan good mining practice, pengelolaan administrasi dan keuangan, serta konservasi mineral. Kewajiban lainnya mencakup reklamasi dan pascatambang dengan target keberhasilan 100 persen sesuai ketentuan, penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang, pengelolaan serta pemantauan lingkungan, pemenuhan baku mutu lingkungan, penerapan standar kompetensi kerja, penggunaan tenaga kerja lokal, pengutamaan barang dan jasa dalam negeri, pelibatan pengusaha lokal, serta program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen juga memuat larangan memindahtangankan IUP, mengalihkan kepemilikan saham, atau menjaminkan izin tanpa persetujuan gubernur. Rincian tersebut memperlihatkan bahwa pemegang izin tidak hanya memperoleh hak menjalankan kegiatan pertambangan, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas operasional dan dampak lingkungannya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan Batang Mangor, kepastian legalitas material harus ditentukan melalui pemeriksaan rantai pasok, bukan hanya dengan menunjukkan dokumen izin suatu perusahaan pertambangan. CV Jaya Bumi Perkasa perlu memastikan identitas pemasok, bukti pembelian, faktur, surat jalan, catatan pengiriman, lokasi asal batu, serta dokumen perizinan pemasok tersedia dan sesuai dengan ketentuan. Apabila PT Dian Darell Perdana disebut sebagai sumber material, hubungan pemasokan tersebut harus dikonfirmasi melalui bukti transaksi dan pengangkutan. Apabila berasal dari perusahaan lain, legalitas sumber tersebut juga harus diperiksa. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus melindungi kontraktor dari kesimpulan yang tidak didasarkan pada fakta. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat serta CV Maria Building Consultant juga perlu memastikan kesesuaian material dengan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu konstruksi, dan administrasi kontrak. Kritik maupun pertanyaan publik merupakan bagian dari pengawasan pembangunan, tetapi tuduhan penggunaan material ilegal harus didukung bukti yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, pembangunan tanggul Sungai Batang Mangor harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat Muara Pantai Sunur. CV Jaya Bumi Perkasa diharapkan menyelesaikan pekerjaan dengan mengutamakan mutu, K3, ketepatan waktu, kepatuhan administrasi, dan keterbukaan asal material. Konsultan pengawas serta instansi pemerintah terkait juga memiliki tanggung jawab memastikan penggunaan anggaran Rp2.195.217.696 sesuai perencanaan dan menghasilkan infrastruktur yang layak serta bermanfaat dalam jangka panjang. Sementara itu, dokumen IUP PT Dian Darell Perdana perlu dipahami sesuai ruang lingkup perizinannya dan tidak dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan perusahaan dalam proyek tanpa bukti pemasokan. Keterbukaan seluruh pihak akan membantu meluruskan informasi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan setiap persoalan ditangani berdasarkan fakta. Sebab keberhasilan proyek pemerintah bukan semata-mata terletak pada berdirinya bangunan, melainkan pada terjaminnya keselamatan warga, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

TIM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *