Padang, 23 Januari 2026 | Setelah sembilan tahun perjalanan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang untuk pertama kalinya dipercaya menahkodai kepemimpinan Koordinator Pusat melalui Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Imam Bonjol Padang.
Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX Aliansi BEM se-Sumatera Barat yang digelar di Aula STAI Ar Risalah, Kota Padang, dan dihadiri oleh perwakilan 36 BEM perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sumatera Barat. Momentum ini menjadi tonggak historis bagi UIN Imam Bonjol Padang sekaligus menandai babak baru dalam kepemimpinan gerakan mahasiswa tingkat provinsi.
Dalam forum tersebut, UIN Imam Bonjol Padang mengutus enam delegasi resmi, yakni Hidayatul Fikri selaku Presiden Mahasiswa, Habib Prananda sebagai Wakil Presiden Mahasiswa, Nader sebagai Menteri Dalam Negeri, Hendrix Trias Junica sebagai Menteri Pendidikan dan Olahraga, Aulia Eka Putra sebagai Menteri Politik dan Kajian Strategis, serta Arif Fadhilah sebagai Staf Menteri Luar Negeri. Delegasi ini berperan aktif dalam proses musyawarah, konsolidasi organisasi, serta perumusan arah dan strategi gerakan Aliansi BEM se-Sumatera Barat ke depan.
Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Hidayatul Fikri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota aliansi yang telah memberikan kepercayaan kepada UIN Imam Bonjol Padang untuk memimpin. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan soliditas pasca-Musda, serta mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk menanggalkan perbedaan yang muncul selama dinamika forum.
“Terima kasih kepada seluruh anggota Aliansi BEM se-Sumatera Barat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada UIN Imam Bonjol Padang. Mari kita bersama-sama membangun aliansi ini. Cukuplah dinamika selama Musda menjadi bagian dari proses demokrasi, setelah ini saatnya kita berjalan bersama, bersatu untuk kepentingan mahasiswa dan rakyat Sumatera Barat,” ujar Hidayatul Fikri.
Untuk satu tahun ke depan, Aliansi BEM se-Sumatera Barat menegaskan komitmen untuk lebih lantang bersuara dalam mengawal berbagai persoalan strategis di Sumatera Barat. Isu illegal logging dan illegal mining menjadi perhatian serius mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan daerah. Selain itu, praktik korupsi yang masih menggerus keuangan daerah dan merusak tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus utama pengawalan gerakan mahasiswa.
Di sisi lain, aliansi turut menyoroti sektor pertanian yang hingga saat ini dinilai belum mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah secara optimal. Lemahnya perlindungan terhadap petani, rendahnya nilai tambah produk pertanian, serta terbatasnya akses pasar menjadi faktor yang menyebabkan ekonomi Sumatera Barat masih relatif lemah dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Di bawah kepemimpinan Koordinator Pusat yang baru, Aliansi BEM se-Sumatera Barat menegaskan akan memperkuat peran mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta menjadi mitra kritis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan masa depan Sumatera Barat.
