Oleh: Nopalion, Ketua Umum SEMMI Sumatera Barat
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar perayaan penuh joget dan hiburan. Saya melihat ada paradoks besar: rakyat di akar rumput masih menjerit oleh beban hidup, sementara para pejabat dengan mudah tersenyum di atas panggung. Pertanyaan besar pun muncul: sudah pantaskah kita benar-benar merayakan kemerdekaan, apalagi dengan berjoget ria, ketika masih banyak persoalan bangsa yang menuntut solusi?
*Nasib Guru dan Honorer*
Guru adalah pilar utama peradaban bangsa. Namun, hingga hari ini, masih banyak guru honorer yang menerima gaji jauh dari kata layak. Di berbagai pelosok, mereka hanya mendapat ratusan ribu rupiah per bulan, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ironisnya, mereka tetap mengabdi dengan penuh dedikasi, meski harus mencari pekerjaan sampingan agar bisa bertahan.
Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan sistemik. Negara seharusnya menempatkan guru sebagai prioritas utama, karena mereka adalah penentu masa depan generasi bangsa. Sayangnya, penghargaan terhadap guru sering kali hanya berhenti pada seremoni peringatan Hari Guru, tanpa ada perubahan nyata dalam kesejahteraan mereka.
*Pajak yang Melambung Tinggi*
Di tengah kesulitan ekonomi, beban pajak justru semakin mencekik rakyat. Banyak masyarakat menilai, pajak yang melambung tinggi adalah dampak dari kebijakan “efisiensi” anggaran di tingkat pusat, yang akhirnya membuat daerah mencari sumber pemasukan lain dari rakyat. Efeknya, masyarakat kecil yang paling merasakan tekanan.
Alih-alih menjadi alat pemerataan kesejahteraan, pajak justru terasa sebagai beban baru. Ketika daya beli rakyat menurun, pungutan justru meningkat. Inilah ironi yang membuat kepercayaan publik terhadap negara semakin tergerus.
*Rakyat yang Masih Merasa Terjajah karena Konflik ditanah sendiri*
Kemerdekaan seharusnya berarti rakyat berdaulat penuh atas tanah dan sumber daya mereka. Namun faktanya, konflik lahan masih marak terjadi. Di Sumatera Barat, misalnya, konflik tanah ulayat dengan perusahaan perkebunan belum tuntas. Di Rempang, Kepulauan Riau, ribuan warga harus menghadapi ancaman relokasi demi proyek industri. Papua pun masih menyimpan banyak sengketa tanah adat dengan perusahaan tambang.
Kondisi ini membuat rakyat merasa seperti “penyewa” di tanah sendiri. Mereka terpinggirkan, sementara korporasi besar justru diistimewakan. Delapan puluh tahun merdeka, rakyat masih bisa merasa terjajah, hanya dalam wajah yang berbeda.
*Fasilitas Pendidikan yang Jauh dari Layak*
Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa, tetapi fasilitas pendidikan di Indonesia masih banyak yang jauh dari kata layak. Di daerah pedalaman Papua, NTT, dan Kalimantan, anak-anak harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mencapai sekolah sederhana dengan atap bocor, lantai tanah, dan tanpa fasilitas memadai.
Bahkan di Sumatera Barat sendiri, sejumlah daerah terpencil masih menghadapi kekurangan guru, ruang belajar minim, dan fasilitas yang seadanya. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang generasi emas, jika akses pendidikan dasar saja masih menjadi kemewahan bagi sebagian rakyat?
*Gaji DPR RI yang Melambung Tinggi*
Ironi besar lainnya adalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI yang disebut mencapai Rp3 juta per hari. Kenaikan ini terjadi di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan di berbagai sektor publik, termasuk pendidikan. Bandingkan dengan nasib guru honorer yang hanya mendapat ratusan ribu per bulan.
Kesenjangan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal moralitas. Bagaimana mungkin wakil rakyat menikmati kemewahan, sementara rakyat yang mereka wakili masih berjuang keras sekadar untuk bertahan hidup?
*Lapangan Kerja yang Sulit dan Pengangguran Tinggi*
Satu lagi persoalan yang tak kalah serius adalah sulitnya lapangan kerja. Banyak lulusan sarjana yang akhirnya menganggur atau terpaksa bekerja jauh di bawah kualifikasi mereka. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan besar, terutama bagi generasi muda yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya dalam pendidikan.
Pengangguran yang tinggi menciptakan efek domino: meningkatnya kemiskinan, keresahan sosial, hingga potensi kriminalitas. Jika negara gagal menyediakan lapangan kerja yang layak, maka bonus demografi yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi bencana.
*Hukum yang Sering Jadi Alat Politik*
Hukum sejatinya adalah panglima yang berdiri di atas segala kepentingan. Namun, hari ini kita melihat hukum sering kali dijadikan alat politik, bukan alat keadilan. Banyak kasus besar mandek ketika menyentuh elit, sementara rakyat kecil dengan mudah diseret ke meja hijau.
Tidak sedikit penegak hukum yang terkesan bekerja sesuai arah angin politik. Kasus korupsi bisa “hilang gaungnya” ketika melibatkan orang kuat, sedangkan aktivis atau rakyat kecil yang kritis justru cepat dijerat hukum. Kondisi ini mencederai rasa keadilan rakyat, dan membuat hukum kehilangan marwahnya sebagai pelindung semua warga negara tanpa pandang bulu.
*Ajakan untuk Refleksi Moral*
Delapan puluh tahun merdeka adalah capaian besar yang harus kita syukuri. Namun, syukur itu harus diwujudkan dengan kerja keras menyelesaikan persoalan rakyat, bukan dengan pesta joget di atas panggung. Para pemimpin bangsa seharusnya menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ruang refleksi, bukan sekadar hiburan sesaat.
Saya, Nopalion, Ketua Umum SEMMI Sumatera Barat, mengajak kita semua untuk jujur melihat kenyataan. Kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajahan asing, melainkan juga soal hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama guru masih terabaikan, pajak mencekik, konflik lahan terus terjadi, pendidikan terbatas, gaji DPR melambung, dan lapangan kerja sulit, maka perayaan dengan joget ria hanyalah pesta semu di atas penderitaan rakyat.
